Pendampingan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Masa dan Laporan Keuangan Bagi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) The Pakubuwono View
DOI:
https://doi.org/10.60126/jgen.v2i2.401Keywords:
PPh Masa, Laporan KeuanganAbstract
Pengabdian pada masyarakat sebagai salah satu darma perguruaan tinggi menepati posisi yang strategis dalam menimba dan mendidik masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun wujud pembinaan tersebut yang dianggap paling realitis tidak lain, memberikan pembekalan melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan yang dianggap berguna bagi khalayak masyarakat setempat. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam suatu tahun pajak. PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis PPh yang beban pajaknya dibebankan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan lain. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk meninjau kesesuaian antara pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 oleh Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode studi kepustakaan dan metode dokumentasi yang hasil penelitiannya berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan.
References
Amerchia, R. W., Sifrid S. P., & Meily Y. B. (2015). Analisis Pemotongan Dan Pengenaan Pph Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Apbn Atau Apbd Atas Gaji Dan Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai Pada Dikpora Kabupaten Minahasa. Jurnal Emba, Vol. 3.
Asnri. (2016). Iuran Wajib Pegawai Negri (IWP) 10% Untuk BPJS Dan Taspen. (Asnri.Com/Iuran-Wajib-Pegawai-Negri-IWP-10-Untuk-Bpjs-Dan-Taspen).
Chaezahranni, S. (2016). Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT RSA dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan. Seminar Nasional Cendekiawan.
Dewi, M. S. dan lestari, S. B. (2012). Penerapan Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Joint Venture (Studi Kasus: Pt. Bk, Persero). Binus Business Review, Vol. 3.
Debora, W. N. (2013). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak PenghasilanPasal 21 Serta Pelaporannya. Jurnal Emba, Vol. 1.
Dian, P. PPh Pasal 21 : Pph 21 Pegawai Tidak Tetap. https://www.Online-Pajak.com/Pph-21-Pegawai-Tidak-Tetap.
Dotulong, S., Pangemanan, S. S. & Sabijono, H. (2014). Penerapan Akuntansi Untuk Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut. Jurnal Emba, Vol. 2.
Hendra., Pangemanan, S. S. & Tangkuman, S. (2014). Penerapan AkuntansiPajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Golden Mitra Inti Perkasa. Jurnal Emba, Vol. 2.
Kondoy, V. C. I., Grace N. B., dan Inggriani, E. (2016). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada Cv. Cakrawala. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 16.
Mardiasmo. (2009). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: CV Andi Offest.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV Andi Offest.
Pangalila, R. M., David S. Winston, P. (2016). Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(3).
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Perbaharuan PTKP Terbaru
Peraturan Mentri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Pemotongan Biaya Jabatan
Peraturan Mentri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008 Tentang Pemotongan PPh Pasal 21
Peraturan Peundang Undang Nomor : 101-PMK.010-2016 Mengenai Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori Dan Kasus. Jilid I. Jakarta: Salemba Empat.
Resources, H. Menghitung Take Home Pay Dan Slip Gaji Semua Upah Minimum 2018 Dengan Benar. Https://sleekr.co/blog/menghitung-take-home-pay-danslip-gaji-semua-upah-minimum—2018-dengan-benar.
Runtuwarow, R. & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Emba, Vol. 4.
Selvie, L. S., Ventje, I. & Kalalo, M. Y. B. (2016). Evaluasi Penghitungan,Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap. Jurnal Emba, Vol. 4.
