Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pada BAPENDA Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah
DOI:
https://doi.org/10.60126/jgen.v3i4.1204Keywords:
SOP, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BAPENDA, Papua TengahAbstract
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang efektif, efisien, dan sesuai regulasi. Pelatihan dilaksanakan di Swiss-Belhotel Makassar pada 26–28 Juni 2025, bekerja sama antara BAPENDA Kabupaten Puncak, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar. Metode kegiatan meliputi ceramah interaktif, studi kasus, dan praktik penyusunan SOP. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terkait konsep, struktur, dan penerapan SOP PDRD. Kegiatan ini diharapkan mendorong terwujudnya tata kelola pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
References
Ariadi, S., & Sudarso, S. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur. Jurnal Sosiologi Dialektika, 13(2), 169. https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.169-182
Bupati Puncak, P. P. (2023). PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUNCAK NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI.
Cahyadi, A. (n.d.). E-GOVERNMENT: SUATU TINJAUAN KONSEP DAN PERMASALAHAN. 1–12.
Gomez-Reynoso, J. M., & Sandoval-Almazan, R. (2013). The Adoption of e-Government Services in Mexico: A Citizens’ Perception Analysis. American Journal of Industrial and Business Management, 03(06), 12–22. https://doi.org/10.4236/ajibm.2013.36A002
Hardjaloka, L. (2014). Studi Penerapan E-Goverment di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. Jurnal Rechtsvinding, 3 No 3(10), 257–275.
Iias, S., & Administrative, I. (n.d.). IIAS Series : Governance and Public Management.
Karniawati, N., & Romi Rahmadani. (2015). ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) (SUATU STUDI PADA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT) (Vol. 12, Issue 2).
KemenPAN-RB. (2012). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012. KemenPAN-RB, 6(11), 1–63.
Materi PDRD Puncak (1). (n.d.).
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. (2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 145795, 3. https://peraturan.bpk.go.id/Download/308745/PP Nomor 35 Tahun 2023.pdf
Ridwan, M., & Nurhakim, S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi. Jurnal Ilmu Administrasi, volume XI.
Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance di Indonesia. Jeam, XI(1), 42–54.
Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. Seminar Nasional Informatika, 2008(semnasIF), 99–108.
Sosiawan, E. A. (2010). Pengembangan E-Government di Indonesia. Institute for Public Policy Research.
Susena, E., & Lestar, D. A. (2016). EFEKTIVITAS PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SRAGEN E. 2(3), 56–63.
